Home Info Kedubes Hubungan Bilateral Visa dan Urusan Konsul Budaya, Pendidikan & IPTEK Info Ekonomi & Perdagangan Pers & Media Berita Terkini Aktivitas Kedubes
 
Home > Aktivitas Kedubes
Kedutaan Besar RRT di Indonesia dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI mengadakan seminar "KEBIJAKAN DAN PROSEDUR PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING DI INDONESIA"
2017/07/21

Pada tanggal 7 Juli 2017, seminar “KEBIJAKAN DAN PROSEDUR PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING DI INDONESIA” diselenggarakan di Jakarta oleh Kedutaan Besar RRT di Indonesia dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI. Minister Counsellor (Economic & Commercial) Embassy of the People’s Republic of China in Indonesia Bapak Wang Liping dan Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi Internasional Dr.Rizal Affandi Lukman hadir dan memberikan sambutan. Pejabat-pejabat dari Kementerian Ketenagakerjaan, Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM serta BKPM RI memperkenalkan peraturan izin tinggal tenaga kerja asing di Indonesia, serta prosedur dan kebijakan perijinan investasi. Pejabat-pejabat dari Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, Kementerian Industri, Kementerian BUMN, Kementerian PPN dan anggota China Chamber of Commerce di Indonesia ikut menghadiri seminar tersebut.

Rizal memaparkan, update perkembangan ekonomi dan investasi di Indonesia reformasi yang dilakukan pemerintah Indonesia selama tahun 2016 telah memperoleh pengakuan yang luas. Tercatat selama lima tahun terakhir terjadi peningkatan jumlah investasi dari RRT sebesar hampir delapan belas kali lipat, jumlah tenaga kerja asal RRT yang datang bekerja di Indonesia juga mengalami peningkatan, hal serupa terjadi pada Jepang dan Korea Selatan, ijin kerja untuk tenaga kerja asing yang diterbitkan Indonesia setiap tahun, lebih dari separuhnya berasal dari tiga negara utama tersebut. Ketiga negara ini mempekerjakan tenaga ahli yang berasal dari negaranya tentu dalam rangka memperlancar dan mendukung pelaksanaan proyek-proyek yang didanai dan diinvestasikannya di Indonesia. Pada saat bersamaan, kejelasan dan kemudahan proses perijinan imigrasi akan sangat membantu lancarnya pelaksanaan proyek-proyek yang dibiayai asing tersebut. Pemberian ijin keimigrasian harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menganut asas kehati-hatian tanpa mengurangi kualitas dan profesionalisme layanan publik.

Minister Counsellor Wang Liping menyampaikan, saat ini hubungan bilateral Indonesia dan RRT berkembang pesat, namun tantangan dan permasalahan adalah hal yang tidak terhindarkan, perusahaan RRT kesulitan untuk pengurusan ijin kerja secara tepat waktu adalah salah satunya. Terhadap hal tersebut, Minister Counsellor Wang Liping menyampaikan empat sudut pandang. Pertama, dilihat dari sisi skala investasi RRT di Indonesia, kualitas proyek dan penyerapan tenaga kerja Indonesia, orang RRT yang bekerja di Indonesia tidak termasuk banyak. Kedua, orang RRT yang bekerja di Indonesia bukan sebagai tenaga kerja biasa. Ketiga, dilihat dari pengalaman dan cara RRT membuka diri kepada dunia Internasional, rasionalitas yang proporsional dalam menghadapi fenomena tenaga kerja asing, menyelesaikan permasalahan tersebut secara memadai merupakan proses bertahap. Keempat, pengendalian warga asing yang bekerja di Indonesia oleh pemerintah Indonesia adalah hal yang dapat dimengerti.

Minister Counsellor Wang Liping juga memberi masukan: penguatan kerjasama Indonesia dan RRT dalam bidang pelatihan sumber daya manusia, pada periode berikutnya, kedua negara dapat fokus dalam pelatihan tenaga teknis yang terampil memperkuat kerjasama; dalam hal penerimaan dan pengurusan perijinan kerja, kebijakan dapat sesuai klasifikasi, mencerminkan fleksibilitas. Melalui koordinasi dan saling merangkul antar internal pemerintah Indonesia, terjadi interkoneksi antar persetujuan pengajuan jumlah ijin kerja dengan persetujuan pengajuan pengadaan proyek.

Chairman China Chambers of Commerce (CCC) Liu Chen memperkenalkan masalah-masalah yang dihadapi oleh perusahaan asing dalam proses investasi ,termasuk proses persetujuan ijin kerja terlalu lama. Batas waktunya terlalu pendek dan kuota tidak cukup dsb. Chairman Liu juga mengusulkan beberapa ide untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut.

Bpk. Ir. Maruli A. Hasoloan (Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan), Bpk Dr. Ronny F. Sompie (Direktur Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM) dan Bpk. Wisnu (Direktur Wilayah III, BKPM) memperkenalkan peraturan dan proses mengurus izin tinggal tenaga kerja asing serta kebijakan perizinan investasi di Indonesia,dan juga komunikasi dengan anggota China Chamber of Commerce.

Suggest to a friend
  Print