Home Info Kedubes Hubungan Bilateral Visa dan Urusan Konsul Budaya, Pendidikan & IPTEK Info Ekonomi & Perdagangan Pers & Media Berita Terkini Aktivitas Kedubes
 
Home > Aktivitas Kedubes
Sambutan Minister Conselor Bapak Wang Liping pada Seminar Kebijakan dan Prosedur Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia
2017/07/21

Pada tanggal 17 Juli, Kementerian Koordinator bidang Perekonomian bersama Kedutaan Besar Republik Rakyat Tiongkok untuk Indonesia menyelenggarakan Seminar Kebijakan dan Prosedur Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia. Minister Conselor bidang Ekonomi dan Perdagangan Kedutaan Besar Tiongkok untuk Indonesia Bapak Wang Liping hadir pada acara tersebut dan memberikan sambutan.

Bapak Wang Liping menyatakan bahwa masa kini hubungan bilateral antara Tiongkok dan Indonesia berkembang dengan cepat. Hasil kerja sama di bidang ekonomi dan perdagangan besar sekali. Tetapi tak terhindarkan kita juga menghadapi beberapa masalah dan tantangan, sama seperti pepatah Tiongkok berbunyi” emas tak yg sempurna, giok juga ada sedikit cacatnya”. Salah satu masalah di antaranya adalah perusahaan Tiongkok susah mendapat izin kerja asing dengan tepat waktu dan sesuai dengan jumlah kebutuhannya. Bulan Mei tahun lalu, instansi-instansi dari kedua pemerintah kita secara aktif telah membahas masalah tersebut pada Dialog Ekonomi Tingkat Tinggi antara Tiongkok dan Indonesia. Selanjutnya Bapak Wang membagi empat Pandangannya sebagai berikut:

Pandangan Pertama, dari segi skala investasi,sifat proyek dan menciptakan lowongan kerja buat Indonesia dari perusahaan Tiongkok, boleh dikatakan tenaga kerja asal Tiongkok tidak termasuk yang banyak. Sekarang kerja sama di bidang investasi telah menjadi titik terang terbesar kerja sama bidang ekonomi dan perdagangan antara kedua negara kita. Dari segi skala investasi, menurut statistik dr BKPM, pada kuater pertama tahun ini, nilai investasi langsung dari Tiongkok ke Indonesia telah mencapai 600 juta Us dolar, mengambil porsi 8.2%, mempertahankan pada urutan ke-3 negara sumber investasi asing di Indonesia, hanya kalah dari Singapur dan Jepang. BKPM menghitungkan dana investasi dari luar negeri berdasarkan tempat register perusahaan tersebut. Padahal, banyak perusahaan asal Tiongkok mendirikan perusahaan offshore di Singapur dan Hongkong, lalu berinvestasi ke Indonesia. Kalau dihitung bagian tersebut, nilai investasi dari Tiongkok telah berurutan No 1 negara sumber investasi asing di Indonesia. Dari segi sifat proyek, proyek-proyek yang diinvestasikan oleh perusahaan Tiongkok kebanyakan fokus pada bidang infrastruktur dan industri padat karya. Menurut survei, proyek-proyek tersebut pada masa pembangunan awal, sangat dibutukan agak banyak teknisi dan tenaga ahli manajemen, karena pasar tenaga domestik Indonesia susah memenuhi kebutuhannya, maka perusahaan-perusahaan Tiongkok terpaka mendatangkan sebagian teknisi dan tenaga ahli dari Tiongkok. Tetapi Seiring dengan lancarnya jalan proyek, teknisi dan tenaga ahli dari Tiongkok akan berkurang tahap demi tahap. Dari segi menciptakan lowongan kerja. Suatu mega proyek yang diinvestasikan oleh perusahaan Tiongkok akan menciptakan 10 ribu lebih lowongan kerja, suatu proyek yang agak besar akan menciptakan ribuan lowongan kerja. Pokoknya satu tenaga kerja asal Tiongkok akan menambah lowongan kerja kurang lebih 10 orang secara langsung, kalau secara tidak langsung akan lebih banyak lagi. Oleh karena itu, dibandingkan skala investasi, sifat proyek dan jumlah menciptakan lowongan kerja dari perusahaan Tiongkok, sekarang jumlah tenaga kerja asal Tiongkok tak termasuk yang banyak dan juga tak mengherankan jika Tiongkok menjadi negara tenaga kerja asing yang terbanyak di Indonesia.

Pandangan Kedua, kebanyakan tenaga kerja asal Tiongkok yang bekerja di Indonsia bukan tenaga kerja biasa. Menurut pengetahuan kami, di Indonesia kebanyakan tenaga kerja asal Tiongkok ialah tenaga ahli manajemen, insinyur dan teknisi, tenaga kerja biasa hanyak sedikit jumlahnya. Bagi setiap perusahaan, mereka pasti berusaha terus menekan biaya operasional di lapangan, bisa dihitungkan bahwa mendatangkan satu tenga kerja dari Tiongkok, biayanya jauh lebih tinggi dari memakai satu tenaga kerja lokal. Di Indonesia, kalau mendatangkan satu tenga kerja dari Tiongkok, biaya setahun termasuk ongkos aplikasi izin kerja asing, gaji, tiket pesawat pulang-pergi dan akomodasi dll totalnya sekurang2nya 30 ribu Us dolar, 10 kali lipat biayanya dari tenaga kerja lokal. Perusahaan Tiongkok manapun yang pintar pasti tidak mau mengurus busnis yangg tak ekonomis seperti itu.

Pandangan Ketiga, dari segi pengalaman keterbukaan dan reformasi Tiongkok, kita harus memandang fenomena tenaga kerja asing secara rasional, dan secara tuntas mengatasi masalah tersebut juga merupakan suatu proses dengan satu tahap demi satu tahap. Misalnya kota Guangzhou dan kota Yiwu, keduanya adalah kota perwakilan di seluruh Tiongkok dalam rangka menarik investasi asing dan mengembangkan perdagangan luar negeri. Kota Guangzhou merupakan ibu kota dari Provinsi dengan GDPnya terbesar di Tiongkok. Kota Yiwu adalah pusat distribusi komoditas kecil yang terbesar di dunia. Di kedua kota tersebut, telah dihuni lebih dari 200 ribu pedagang asing dan tenaga kerja asing, mereka secara langsung telah mendorong ekspor barang-barang Tiongkok ke luar negeri, mendorong konsumsi lokal dan secara tidak langsung menciptakan banyak lowongan kerja. Sebab itu, pemerintah lokal mengadopsi kebijakan toleransi, berusaha memberikan fasilitas terhadap mereka dan selangkah demi selangkah mewujudkan manajemen normalisasi. Dr segi kebijakan pemerintah Tiongkok terhadap tenaga kerja asal Tiongkok yang ada di luar negeri. Sekarang pemerintah Tiongkok telah menyusun peraturan-peraturan yang ketat, secara serius memberantas tindakan-tindakan pengiriman tenaga kerja asal Tiongkok ke luar negari secara illegal. Kedutaan Besar RRT di Indonesia juga menuntut perusahaan-perusahaan kami menaati undang-undang dan peraturan-peraturan di Indonesia, berupaya mendorong lokalisasi, dengan cepat mewujudkan transformasi dari “Tim orang Tiongkok,kecepatan Tiongkok” ke “Tim orang Indonesia, tapi kecepatan Tiongkok”. Banyak perusahaan Tiongkok di Indonesia telah mulai secara aktif melatih tenaga kerja lokal, semaksimal mungkin mengurangi tenaga kerja asal Tiongkok. Misalnya, suatu perusahaan Tiongkok di bidang pembangkit listrik, sebelum mulai membangun proyek, telah menyeleksi 100 mahasiswa Indonesia, lalu dikirim ke Tiongkok ikut pelatihan profesional selama satu tahun, semua ongkos ditanggung oleh perusahaan tersebut. Setelah selesai pelatihan, 100 mahasiswa tersebut kembali langsung terjun ke lapangan ikut serta dalam pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan proyek.

Pandangan Keempat, penempatan pekerjaan merupaka dasar kesejahteraan masyarakat, setiap pemerintah sangat memperhatikan masalah tersebut. Indonesia merupakan negara dengan penduduk terbesar ke-4 di dunia. Di antaranya ada separuh penduduk dengan usianya di bawah 30 tahun. Kami sangat memahami kebijakan pemerintah Indonesia dalam rangka menjamin ketersediaan kesempatan kerja buat orang lokal dan mengontrol jumlah tenaga kerja asing dengan ketat. Harapan kami agar pemerintah Indonesia dapat menemui keseimbangan optimal antara menariknya penanaman modal asing dan pemberian izin kerja orang asing yang cukup bagi perusahaan Tiongkok. Karena, perusahaan Tiongkok mendatangkan sedikit teknisi dan tenaga ahli ke Indonesia demi memperlancar proyek yang diinvestasinya. Kalau proyek-proyek tersebut berjalan lancar, kemudian akan menambah lebih besar investasi dari Tiongkok dan akan menciptakan semakin banyak kesempatan kerja untuk orang Indonesia.

Bapak Wang Liping juga menyatakan bahwa Untuk berangsur-angsung mengatasi masalah sulitnya aplikasi izin kerja orang asing bagi perusahaan-perusahaan Tiongkok dan menunjukkan keistimewaan saling menguntungkan kerja sama di bidang ekonomi dan perdagangan antara Tiongkok dan Indonesia. Beliau mengajukan tiga proposal sebagai berikut:

Pertama, meningkatkan kerja sama di bidang pelatihan sumber daya manusia. Sekarang perusahaan Tiongkok susah mendapat teknisi yg memadai dengan tepat waktu, selain itu, pemerintah Indonesia secara ketat mengontrol jumlah izin kerja orang asing. demi menyelesaikan kesulitan tersebut, kami mengusulkan harus secara besar-besaran meningkatkan kerja sama di bidang pelatihan sumber daya manusia. Pada saat ini setiap tahun pemerintah Tiongkok menyediakan berbagai kursus pelatihan dengan jumlah kurang lebih 1000 orang. Topik kursur pelatihan tersebut mencakup berbagai bidang seperti penyusunan kebijakan pemerintah, manajemen ekonomi, pengembangan kawasan industri, budidaya rumput laut, transportasi kereta api, pengelolaan pembangkit listrik, metalurgi dan lain2, tujuannya untuk membina tenaga ahli manajemen level menengah ke atas. Instansi-instansi dari kedua pemerintah kita harus memanfaatkan peluang kerja sama tersebut dengan baik dan sempurna. Di masa depan, kedua pihak kita dapat mementingkan kerja sama pelatihan pekerja terampil, perusahaan kami bersedia bekerja sama dengan instansi-instansi Indonesia bersama-sama membina pekerja terampil, sehingga bisa memenuhi kebutuhan di proyek-proyek Indonesia. Kami juga berharap agar pemerintah Indonesia dapat memberikan kebijakan khusus dalam rangka medorong dua pihak melakukan kerja sama di sekolah vokasional, melatih pekerja terampil di bidang pembangunan infrastruktur, metalurgi, pengelolaan dan pemeliharaan pembangkit listrik dan lain sebagainya, menyediakan pekerja terampil Indonesia yang dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan Tiongkok dan membantu mengurangi rasio pengangguran Indonesia.

Kedua, kami mengusulkan agar instansi-instansi pemerintah Indonesa pada waktu menerima aplikasi izin kerja asing dapat membagikan golongan dan bersikap fleksibel. Sekarang perusahaan Tiongkok masih perlu mendatangkan sebagian teknisi dan tenaga ahli ke Indonesia. Kadang-kadang untuk membereskan masalah teknik, kami perlu mendatangkan tenaga ahli dari Tiongkok yang bekerja di Indonesia cuma beberapa hari. Ada juga sebagian proyek membutuhkan teknisi dan tenaga ahli yang bekerja agak lama. Makanya, dengan koordinasi dan kerjasama internal, para instansi-instansi pemerintah Indonesia dapat menyatukan persejutuan investasi dan persetujuan jumlah tenaga kerja asing sehingga bisa menghindari fenomena seperti setiap instansi urus masing-masing dan jalan diri sendiri, akhirnya terjadi situasi yang tidak diinginkan di mana modal proyek telah mengalir, mesin-mesin telah didatangkan ke lapangan, tetapi disayangkan teknisi dan tenaga ahli asal Tiongkok belum dapat izin kerja.

Ketiga mengintensifkan kerja sama untuk membimbing media massa secara benar. Sebelumnya ada rumor tentang ”tenaga kerja asing Tiongkok membanjiri Indonesia”, kami menyadari bahwa Presiden Jokowi dan pejabat pemerintah Indonesia telah memberikan klarifikasi terhadap rumor tersebut, kami memberikan apresiasi yang tinggi. Walaupun rumor tersebut agak tenang belakangan ini, tapi kita perlu melakukan analis kenapa terjadi rumor seperti itu. Salah satu kemungkinan ialah tidak seimbangnya informasi. Mungkin ada seseorang Indonesia kebetulan menemui beberapa pekerja asal Tiongkok di lapangan atau mukanya mirip orang Tiongkok, terus orang itu mulai menuduh tanpa melihat kenyataan di lapangan, disangka orang asing yg bekerja di Indonesia semuanya berasal dari Tiongkok. Selain itu ada juga segelintair orang memutarbalikkan fakta dan sengaja bikin rumor tersebut. Oleh karena itu, kita harus mewaspadai, terhadap rumor seperti itu kita harus secepat mungkin melakukan klarifikasi untuk membela situasi kerja sama ekonomi dan perdagangan antara Tiongkok dan Indonesia yang baik pada masa kini.

Atas nama Kedutaan Besar Tiongkok untuk Indonesia Bapak Wang Lipng juga mengucapkan terima kasih kepada pejabat dari Kementeriann ketenagakerjaan, direktorat jederal Imigrasi dan BKPM yang secara detail memperkenalkan undang-undang, peraturan-peraturan, kebijakan dan prosedur penggunaan tenaga kerja asing serta kebijakan penanaman modal asing di Indonesia. Bapak Wang juga mengharapkan agar kerja sama ekonomi dan perdagangan antara Tiongkok dan Indonesia menghasilkan buah yang lebih besar .

Suggest to a friend
  Print